Saturday, 10 December 2011
Dua hari terakhir yaitu kemarin (9 Desember) dan hari ini (10 Desember)
merupakan salah satu dari beberapa hari yang diperingati dengan sangat
mendalam oleh bangsa ini. Kemarin bangsa ini memperingati hari
antikorupsi yang juga dirayakan di seluruh dunia.
Sementara di hari Sabtu ini bangsa Indonesia,dan seluruh warga
dunia,memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM). Keduanya adalah masalah
yang selalu dikutuk oleh segenap warga negara Indonesia.Memang dari hari
ke hari perbaikan terus digulirkan oleh pemerintah yang terus dikawal
civil society. Sayangnya,perbaikan tak kunjung mencukupi sehingga dari
hari ke hari bahkan masalah kelihatan kian akut.
Negara—terutama pemimpin—masih belum terlihat sepenuhnya berdiri di
garda terdepan pemberantasan korupsi dan penegakan HAM.Alhasil fraud dan
pelanggaran pun terus saja terjadi dan mengikis kepercayaan masyarakat
terhadap efektivitas pemerintah minimal dalam menegakkan kedua hal
tersebut. Rasa-rasanya seperti membuang-buang space koran ini saja jika
kembali membahas berbagai kerusakan yang ditimbulkan korupsi dan
bagaimana korupsi kian mewabah.
Selama ini memang pemerintah dengan bangganya menyatakan beberapa
indikator pemberantasan korupsi di Indonesia membaik.Misalnya salah satu
yang dibanggakan adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang naik seperti
siput menaiki tangga.Namun,itu jelas tidak cukup dengan masifnya
kerusakan yang sudah dan akan terjadi akibat korupsi.
Korupsi bukan hanya menghambat pembangunan Indonesia yang selama ini
dikatakan sudah mampu untuk melompat lebih jauh,namun lebih menyedihkan
lagi korupsi sudah mulai menggerogoti watak ketimuran bangsa ini yang
dikenal suka tolong-menolong.
Begitu banyak hal sekarang dihargai dengan rupiah,karena memang seperti
itulah yang dicontoh masyarakat dari para birokrat yang harusnya menjadi
praja pembimbingnya yang bahkan untuk mengurus KTP saja uang senilai
puluhan hingga ratusan ribu rupiah harus melayang.
Atau misalnya melihat betapa para politisi yang mulutnya berbuih
bercerita tentang kesalehan sosial,namun tanpa rikuh enak saja menduduki
posisi komisaris atau menyikat proyek yang jelas mengandung conflict of
interest. Sementara masalah penegakan HAM segendang sepenarian dengan
pemberantasan korupsi, sama-sama memble.
Sebagai negara demokrasi, pemerintah justru seperti masih memandang HAM
dengan sebelah mata.Padahal HAM adalah salah satu prasyarat mutlak
demokrasi.Beberapa pelanggaran HAM yang bisa dikatakan bombastis masih
saja dibiarkan "berjamur" karena tak disentuh pemerintah dengan serius
seperti kasus kerusuhan 1998, kasus Munir,kekerasan di Papua,kekerasan
terhadap umat beragama, dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya yang
sadar dilakukan negara atau dilakukan masyarakat dengan pembiaran negara.
Daftar akan menjadi kian panjang jika kita membuka mata dengan
pelanggaran HAM lain yang selama ini tidak diperhatikan seperti hak atas
air bersih yang terhadang oleh privatisasi air yang kian menggila, hak
atas pendidikan yang layak, has atas akses minimal kesehatan yang baik,
serta banyak hak lainnya yang belum terpenuhi negara.
Dalam konteks ini terlihat korupsi dan HAM kait mengait. Negara dan
politisi yang terlalu sibuk ramai-ramai korupsi dengan sendirinya
melenakan tugas utama untuk memenuhi hak asasi warga negara. Belum lagi
uang yang harusnya dinikmati warga negara juga harus berlabuh di saku
mereka.
Hal inilah yang harus kita kawal. Untung, masih ada banyak bagian bangsa
ini yang mengedepankan kewarasannya untuk mengkritisi itu semua,walaupun
harus menghadapi risiko mereka yang dituding tidak waras oleh rezim.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/450500/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar