Friday, 23 December 2011
ImageJAKARTA- Polemik antara Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar R
Somantri dan Majelis Wali Amanat (MWA) memasuki babak baru. Melalui
proses mediasi lebih dari empat jam, kedua belah pihak akhirnya berkompromi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjelaskan, rapat tadi
malam menghasilkan kesepakatan Rektor dan MWA masih akan tetap memegang
jabatan hingga batas waktu transisi. Pada masa transisi ini disepakati
pembentukan tim yang terdiri atas Kemendikbud,guru besar, Senat Akademik
Universitas (SAU).
"Nama-nama yang diusulkan disampaikan paling lambat 29 Desember pukul
16.00 WIB," ujar Nuh tadi malam di Jakarta. Tim Transisi bertugas
memilih anggota SAU. SAU ini nantinya akan memilih anggota MWA baru.MWA
kemudian akan memilih rektor yang baru.Namun, jika tim transisi ini
belum selesai membentuk SAU, MWA yang lama dapat diperpanjang masa
baktinya. "Tim transisi ini independen dan representasi dari semua
stakeholder,"ungkapnya. Ketua MWA Purnomo Prawiro menambahkan, mediasi
oleh Mendikbud telah menyelesaikan masalah internal UI.
Gumilar juga berharap agar keputusan tadi malam dapat ditindaklanjuti
dan membuahkan hasil berupa berjalannya proses transisi. "UI akan
berjuang sesuai harapan bangsa dan maju di tingkat nasional dan
internasional dan mempunyai akses kepada masyarakat mampu dan tidak
mampu," imbuhnya. Mediasi antara MWA dan Rektor UI tadi malam
difasilitasi Kemendikbud.
Selain Mendikbud, pertemuan yang digelar sejak pukul 19.00 WIB hingga
23.30 WIB itu juga dihadiri antara lain oleh Rektor UI Gumilar R
Somantri,Ketua MWA UI Purnomo Prawiro, anggota MWA UI Emil Salim, Wakil
Rektor UI Muhammad Anis, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemendikbud Djoko Santoso. Sebelumnya Kemendikbud memperingatkan MWA dan
Rektor UI untuk menyelesaikan konflik internal paling lambat akhir
Desember 2011. Jika dalam waktu itu konflik tidak juga usai, Mendikbud
Mohammad Nuh akan mengambil alih kendali UI.
Nuh mengatakan,pada September 2011,Kemendikbud sebenarnya sudah
memfasilitasi pertemuan antara keduanya untuk rekonsiliasi. Dalam
pertemuan itu diputuskan,konflik antara MWA dan Rektor UI akan
diselesaikan secara internal. "Yang kompeten itu MWA, Rektor,Senat,dan
Dewan Guru Besar. Di luar itu tidak boleh meramaikan sebagai bentuk
penghormatan," kata Nuh di Gedung Kemendikbud, Jakarta, kemarin. Nuh
menyesalkan kondisi yang terjadi saat ini di UI.
Setelah putusan pertemuan itu, konflik di UI belum selesai, bahkan
semakin meruncing di mana kini muncul isu pemecatan Gumilar Rusliwa
Somantri sebagai rektor UI oleh MWA. Konflik internal UI memang kembali
memanas. Terakhir MWA mengklaim Rektor UI Gumilar R Somantri telah
mengundurkan diri dari pucuk pimpinan di Kampus Kuning tersebut. Gumilar
dianggap mengundurkan diri lantaran mengirimkan surat tertanggal 15
Desember 2011,yang ditujukan kepada MWA.
Gumilar dalam suratnya menyatakan, dirinya telah diangkat menjadi
pejabat publik yakni kepala satuan kerja (satker) di bawah Kemendikbud.
Gumilar juga menegaskan UI tidak lagi menjadi lembaga yang diatur hukum
perdata.Atas surat itu, MWA menyatakan, Gumilar pada dasarnya sudah
mengakhiri hubungan perdata dengan MWA UI. Namun, klaim MWA itu dibantah
Gumilar.Rektor termuda dalam sejarah UI ini menyatakan, selama ini
dirinya tidak pernah mengirimkan surat kepada siapa pun perihal
pengunduran dari jabatan rektor.
Meski demikian, Gumilar mengaku tidak keberatan jika ada segelintir
pihak beranggapan seperti itu.Dia bertekad mengemban jabatan rektor
hingga masa tugasnya berakhir, 12 Agustus 2012. Mendikbud menjelaskan,
pada kasus UI ini ada perbedaan pandangan antara keduanya tentang isi
yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dalam PP itu Kemendikbud memberikan masa transisi kepada tujuh perguruan
tinggi negeri badan hukum milik negara (PTN BHMN) untuk tetap
mempertahankan tata kelola keuangan BHMN hingga 31 Desember 2013 dan
tata kelola manajemen hingga September 2013, termasuk keberadaan MWA.
"Ada beda tafsir di UI, apakah langsung konversi atau memakai status
BHMN sampai batas waktu tadi atau tidak," paparnya.
Berbeda dengan UI yang makin meruncing masalahnya, Institut Teknologi
Bandung (ITB) justru tidak ada masalah ketika memutuskan untuk langsung
konversi ke status PTN dan UPI juga menyamai langkah ITB itu. Sedangkan
Universitas Gadjah Mada (UGM) memilih untuk memperpanjang masa MWA atau
mengikuti masa transisi yang dibenarkan dalam PP 66. PP 66 Tahun 2010
diterbitkan setelah UU BHMN dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini
menjelaskan,alih kendali atas masalah ini akan dilakukan secepatnya.
Kemendikbud juga sudah menyiapkan tiga opsi untuk menyelesaikan
persoalan ini. Opsi pertama, pemerintah akan tetap mempertahankan
kelembagaan rektorat dan MWA berikut orang-orang yang ada di dalamnya.
Opsi kedua, meskipun lembaganya masih ada, pejabat di dalamnya diganti
semua. Sedangkan opsi ketiga,kelembagaan dan para pejabatnya diganti
dengan format baru sesuai PP 66 Tahun 2010."Prinsipnya,jangansaling
mematikan, tapi saling mengaku keberadaan sehingga dapat dicari
solusinya,"kata Nuh.
Kemendikbud berharap agar para pihak di UI dapat segera menyelesaikan
masalahnya. UI sebagai institusi pendidikan yang dihormati dan
terpandang seharusnya mampu menyelesaikan masalahnya. Kemarin siang
dosen UI sekaligus penggagas gerakan Save UI,Ade Armando,memastikan MWA
tetap pada keputusan semula, yakni memberhentikan Gumilar sebagai rektor UI.
Gumilar akan digantikan oleh petugas pelaksana harian berbentuk
rektorium dengan anggotanya dari Dewan Guru Besar dan Wakil Rektor Satu
UI. Adapun Gumilar tetap menegaskan bahwa dirinya masih menduduki posisi
rektor. neneng zubaidah
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/454201/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar