Monday, 26 December 2011
JAKARTA– Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tercatat sebagai
provinsi dengan indikasi tindak pidana korupsi terbanyak dengan
melibatkan aparaty pemerintah daerah (pemda).
Hal ini terungkap berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan Analisis
dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2011.PPATK menemukan 101 Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang terindikasi korupsi di
Provinsi DKI Jakarta. "Seluruh provinsi terdapat LTKM yang terkait
dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat pemda.
Berdasarkan hasil riset analisis strategis pada semester II pada
2011,tertinggi didominasi oleh Pemda DKI Jakarta," kata Ketua PPATK
Muhammad Yusuf dalam Refleksi Akhir Tahun 2011 di Gedung PPATK,Jakarta,
akhir pekan lalu. Provinsi yang terindikasi tindak pidana korupsi
terbesar kedua berdasarkan hasil riset adalah Kalimantan Timur (Kaltim)
dengan 96 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Selanjutnya, Sumatera
Utara dengan 84 laporan transaksi keuangan mencurigakan.
"Ini dari total keseluruhan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang
diterima PPATK di seluruh provinsi yang melibatkan pemda, sebesar 783
transaksi mencurigakan,"jelasYusuf. Berdasarkan hasil riset time serries
analitycal,kecenderungan sampai tahun 2014, laporan transaksi keuangan
mencurigakan yang terkait korupsi oleh aparat pemda menunjukan
peningkatan. Bahkan, diperkirakan akan mengalami peningkatan sebanyak
2,8 kali lipat dibandingkan keadaan sampai tahun 2010."Hal ini dengan
asumsi bahwa tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh instansi
terkait,"ungkapnya.
Yusuf menjelaskan, riset analisis PPATK yang dilakukan periode Juli
sampai Desember 2011 fokus pada riset atas dugaan tindak pidana korupsi
oleh aparat negara pada pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam
riset ini adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan kategori
tinggi selama priode Januari 2006 – Juni 2011 yang berjumlah 10,702
laporan transaksi keuangan mencurigakan. Data lainnya, lanjut Yusuf,
dari hasil analisis proaktif yang disampaikan kepada aparat penegak
hukum yang berjumlah 1.000 hasil analisis proaktif. "Riset ini fokus
utamanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat pemda,"
tandasnya.
Menanggapi hasil riset ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar menyatakan, akan
membentuk tim yang bertugas meningkatkan integritas dan kapasitas
PNS."Selama ini memang ada kesan PNS terlalu enak dan pengawasan mereka
lemah. Khususnya setelah era otonomi daerah. Nah mulai tahun depan,kita
akan buat tim beranggotakan kementerian/ lembaga lain serta pemda-pemda
untuk program peningkatan integritas PNS. Ini sebagai bentuk pencegahan
agar jangan lagi ada PNS yang memiliki rekening bermasalah," tegas Azwar
di Jakarta kemarin.
Azwar mengatakan,Kemenpan dan RB sebagai pembina aparatur negara akan
bersinergi dengan pihak terkait agar tidak ragu-ragu menjatuhkan
tindakan tegas bagi siapa pun PNS yang menyelewengkan kewenangan.
Kelakuan aparatur yang nakal dan suka menyelewengkan wewenang,ujarnya,
merupakan penghambat utama reformasi birokrasi yang tengah diupayakan
pemerintah. Azwar menyatakan,temuan PPATK itu sangat berharga bagi
perbaikan biroikrasi ke depan.Kemenpan dan RB pun berjanji akan
mendorong aparat penegak hukum untuk masuk dan membersihkan para PNS
yang bermasalah tersebut. "Kita juga tidak mau aparat hukum tidak
menindaklanjutinya.
Asalkan aturannya tegak dan benar, kita akan dukung. Sebab, ini baru
pertama PPATK menyampaikan adanya rekening PNS bermasalah namun
tindaklanjutnya secara hukum belum ada,"tegasnya.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/454726/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar