Wednesday, 14 December 2011
Berita utama harian SINDO (8/12/11) dengan judul Kasus Rekening PNS Muda
Sistemik memaparkan kemungkinan praktik korupsi di kalangan PNS muda
tidak lepas dari "arahan" para pemimpin mereka. Jadi,rekening miliaran
rupiah para PNS muda golongan 3-b tersebut bukan hasil praktik korupsi
yang mandiri.
Secara sosiologis, praktik sosial yang ingin meraih tujuan- tujuan
tertentu cenderung diorganisasikan secara kolektif. Pengorganisasian
yang sarat perencanaan, taktik, pembagian kerja, dan implementasi
visi.Korupsi sebagai praktik pun tidak lepas dari realitas sosiologis
tersebut.
Para PNS muda yang diduga korup tersebut jelas merupakan bagian dari
pengorganisasian kolektif.Mereka mungkin anggota-anggota baru yang
direkrut, dilatih, dan diserahi peran kerja oleh jejaring korupsi di
mana mereka bekerja. Fenomena sosiologi korupsi ini adalah salah satu
dimensi permasalahan yang harus dipecahkan oleh bangsa Indonesia.
Reproduksi Koruptor
Praktik korupsi di lingkungan kekuasaan tahun-tahun lalu belum terungkap
bersih dan pemberantasannya saat ini pun masih terseok-seok. Anggota
jejaring korupsi tidak berkurang, bahkan seolah makin bertambah. Hal ini
menyajikan fenomena bahwa reproduksi jejaring korupsi berlangsung secara
lancar dan aman. Proses sosial transmisi pengetahuan berlangsung secara
intensif, bertahap, dan sehari-hari.
Mereka, para PNS muda, yang menaati dan menyetujui kandungan pengetahuan
tersebut akan diperlakukan istimewa dengan segala fasilitas yang
disediakan. Sebaliknya PNS muda yang gagal direproduksi sebagai bayi
koruptor, mungkin dikucilkan, dipojokkan, atau bahkan dimutasi ke daerah
terpencil Indonesia.
Proses reproduksi koruptor tersebut tidak terjadi di setiap bagian
struktur kekuasaan negara, namun bisa dimungkinkan terjadi di sebagian
besar struktur kekuasaan negara. Karena, menurut Michael Hartmann (The
Sociology of Elites,2007),proses reproduksi generasi-generasi baru
merupakan keniscayaan sosial, sebagai bagian dari mekanisme
mempertahankan eksistensi kelompok atau kolektivisme.
Elite atau pimpinan senior merupakan kelembagaan yang sangat esensial
dalam proses reproduksi tersebut. Artinya, pada konteks reproduksi
generasi-generasi muda korup cenderung berlangsung terus-menerus di tiap
bagian struktur kekuasaan di mana terdapat elite senior yang korup.
Reproduksi generasigenerasi muda korup pada kenyataannya terus
berlangsung. Alhasil, kekuatan jejaring korupsi tetap atau bahkan makin
kuat, kokoh, dan terus mengisap harta negara.
KPK sebagai lembaga khusus di era transisi demokrasi Indonesia jelas
menghadapi kekuatan jejaring koruptor yang tidak kecil.Pada kondisi
inilah KPK, dan lembaga-lembaga hukum lain, tidak bisa lagi bekerja
terlalu lembut dan ragu-ragu. Selama ini KPK dipandang tidak tegas dan
ikut irama permainan elite-elite politik di pusat kekuasaan.
Potong Generasi
Gagasan yang sering menjadi wacana publik luas dalam isu penaklukan
jejaring koruptor adalah gerakan potong generasi (cut off generation).
Asumsi dasar gagasan ini, golongan senior (tua) merupakan produk budaya
dan jejaring Orde Baru yang korup dan kolutif. Potong generasi mungkin
mampu menghentikan atau mereduksi secara signifikan kekuatan jejaring
koruptor.
Memang pada kenyataannya posisi-posisi penting dalam struktur kekuasaan
negara saat ini masih dipegang oleh elite-elite yang meniti karier sejak
masa Orde Baru. Tentu tidak tepat seratus persen menunjuk hidung
kalangan PNS senior pasti membawa budaya korup Orde Baru dan bagian dari
jejaring koruptor. Ada sebagian pejabat PNS senior yang benar-benar
mengabdi pada rakyat.
Namun jumlah pejabat bersih itu tampaknya sangat sedikit. Gerakan potong
generasi tentu mensyaratkan metode yang cerdas oleh kekuatan politik
demokratis. Mungkin gerakan lustrasi (pembersihan) komunis pada masa
Orde Baru merupakan salah satu bentuk metode potong generasi yang bisa
dimanfaatkan. Siapa pun yang diindikasikan sebagai anggota dan tokoh
Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa diberi sanksi sesuai level posisi
dan peranannya.
Tokoh-tokoh yang diposisikan penting atas peran strategisnya menyebarkan
ideologi komunisme diasingkan sebagai tahanan politik. Sama halnya
gerakan potong generasi komunis di Eropa Timur pada gelombang
demokratisasi awal pada akhir 1980-an dan awal 1990-an dengan pembuatan
regulasiregulasi yang membatasi ruang gerak politik kaum komunis.
Gerakan potong generasi koruptor sebenarnya bisa juga mengambil metode
lustrasi yang digunakan memangkas kalangan komunis tersebut.Isu mendasar
dari gagasan potong generasi ini adalah keseriusan kekuasaan demokratis
melakukan formulasi metode yang akurat, efisien, dan tepat sasaran.
Seperti menciptakan indikator generasi-generasi yang bisa dipangkas dari
struktur pemerintahan.
Salah satu wacana yang perlu dipertimbangkan tentang indikator adalah
kualitas dan kuantitas praktik korupsi. Indikator ini menolak usia,
seperti PNS tua dan PNS muda. Jika PNS muda secara kuantitas dan
kualitas telah mempraktikkan kejahatan korupsi yang merugikan maka bisa
dimasukkan kategori potong generasi. Perlu kesadaran dan visi politik
yang kuat untuk melakukan gebrakan potong generasi di struktur kekuasaan
negara.
Laporan tentang PNS muda dengan rekening miliaran rupiah adalah
peringatan yang kesekian kali tentang terus direproduksinya generasi
korup dalam pemerintahan. Pada kenyataannya negara bangsa Indonesia saat
ini tengah terjebak pada lingkaran setan praktik korupsi yang disebabkan
oleh reproduksi generasi-generasi koruptor secara masif. Oleh karenanya
kekuasaan demokratis harus mampu membongkar lingkaran setan tersebut dan
membawa Indonesia keluar dari bayangan gelap kejahatan korupsi.●
NOVRI SUSAN
Sosiolog Unair; PHD Student of Global Studies Doshisha University,
Kyoto, Jepang; Fellow Jejaring Intelektual Publik Indonesia
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/451615/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar