Rabu, 21 Desember 2011

[Koran-Digital] Indonesia, Republik Bercita Rasa Kerajaan

Selama 2011, banyak kelompok miskin yang bunuh diri. Hanya saja, tidak ada yang peduli.

DA yang salah dalam menjalankan pe merintahan. Sebab, Indonesia telah menjadi sebuah republik dengan cita rasa kerajaan.

“Namanya republik, tapi cita rasanya kerajaan. Ada yang sa lah di dalam menjalankan pe merintahan. Tapi, bagi yang menjalankan pemerintahan, baik DPR atau Presiden, selalu bilang negara baik-baik saja.

Padahal ketidakpuasan terhadap berbagai hal meningkat dras tis tahun ini,” kata tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid.

Menurut Salahuddin, atau yang kerap dipanggil Gus So lah itu, pemerintah sebaiknya tidak bersikap defensif dan menutup-nutupi masalah.

“Banyak aparat pemerintah yang tidak benar. Korupsi di mana-mana hukum juga tidak jalan. Segera berantas KKN dan selesaikan reformasi birokrasi,” tandasnya.

Dia mengatakan itu saat refl eksi dan orasi politik bertajuk Untuk Indonesia Masa Depan di Jakarta, tadi malam. Hadir ju ga dalam acara itu Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief, dosen Institut Pertanian Bogor Andreas Dwi Santoso,dan Direktur Institute for Esosoc Rights Sri Palupi.

Yudi Latief menyoroti krisis kebangsaan yang terjadi. Menurut Yudi, setelah 13 tahun re formasi bergulir, tidak ada perubahan yang membanggakan dari sistem demokrasi.

“De mokrasi sudah lepas dari akar historis. Yang terjadi adalah transplantasi demokrasi dari luar tanpa memahami suasana kebatinan rakyat sendiri,” lanjutnya.

Andreas Dwi Santoso menyoroti kondisi impor pangan yang mengkhawatirkan. “Sekitar 70%

sarapan berasal dari produk impor, makan siang 30% hingga 40%, kudapan 50%-90%, dan makan malam 20%-40%. Diversifi kasi digalakkan tapi yang terjadi rotinisasi. Infrastruktur pemberdayaan pangan tidak ada karena dibangun untuk gandum,” jelasnya.

Adapun Sri Palupi menyoroti krisis sosial yang terjadi akibat hedonisme di kelas menengah. “Sekitar 90% mahasiswa berasal dari menengah atas.

Selama 2011, banyak kelompok miskin bunuh diri, tidak ada yang peduli,” katanya.

Belum lindungi Penegakan hukum masih dirundung awan gelap. Pasalnya, hukum belum bisa menjamin perlindungan hak. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) meningkat pada 2011.

Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gerejagereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow mengungkapkan, hukum belum menjadi jalan keluar perlindungan HAM. Contohnya adalah kejadian yang dialami jemaat GKI Yasmin.

Tragisnya, kejadian GKI Yasmin itu memperparah pelang

garan HAM yang terjadi selama 2011. Berdasarkan catatan PGI, selama 2011 terjadi 54 pelanggaran kebebasan beragama terhadap umat kristiani. Sedangkan tahun sebelumnya, terjadi 30 peristiwa pelanggaran.

“Pelaku pelanggaran ma sih sama, yakni kelompok masyarakat dan pembiaran oleh apa rat negara. Bahkan dalam be berapa kasus pelanggaran juga dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah,” jelasnya. (*/P-1)



http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/12/22/ArticleHtmls/Indonesia-Republik-Bercita-Rasa-Kerajaan-22122011005016.shtml?Mode=1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar