Kamis, 08 Desember 2011

[Koran-Digital] Birokrasi Indonesia Bisa Dibenahi

BIROKRASI Indonesia sudah mendapatkan stigma buruk, lambat dan korup.
Saat banyak pihak pesimistis reformasi birokrasi tidak akan berjalan
maksimal, Wali Kota Surakarta Joko Widodo meyakini birokrasi Indonesia
bisa diperbaiki.

Hal itu diungkapkan Joko dalam acara Deklarasi Birokrasi Bersih dan
Melayani di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, kemarin.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan permasalahan utama dalam
birokrasi di Indonesia ialah manajemen organisasi dari pimpinan pusat
dan daerah yang tidak benar.

" Te rg a n t u n g k o m i t m e n pemimpinnya. Saya enggak mau pusing.
Semua bisa diperbaiki, asal ada komitmen," ujarnya.

Dia menyebutkan, perbaikan dan penyiapan sistem bisa membawa reformasi
birokrasi pada kesuksesan. Hal itu bisa terjadi dengan dilengkapi oleh
rekrutmen yang benar agar posisi birokrasi ditempati orang yang memiliki
kemampuan.

"Kalau enggak mampu, enggak punya niat, copot dan ganti. Gitu saja,"
tukasnya.

Jokowi pernah mencopot tiga lurah dan seorang camat karena tidak
mendukung terlaksananya program pembuatan kartu tanda penduduk hanya
sejam saja di Kota Surakarta.

Pada kesempatan itu juga, lima tokoh mendeklarasikan gerakan

Birokrasi Bersih dan Melayani.

Gerakan ini juga sebagai bentuk perwujudan dan pelaksanaan reformasi
birokrasi.

Kelima deklarator itu ialah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD,
Joko Widodo, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia
(TII) Teten Masduki, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan
Dewi Aryani, dan Presiden Direktur Mustika Ratu Putri K Wardani.

"Saya enggak mau bicara soal teori atau metode. Saya maunya bertindak.
Kuncinya itu bertindak, enggak usah berteori lagi.

Mudah-mudahan bisa tercapai yang diinginkan," ujar Mahfud setelah
deklarasi dilakukan.

Deklarasi Birokrasi Bersih dan Melayani melahirkan tujuh kesepakatan,
antara lain menerapkan prinsip integritas dan akuntabilitas dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, menolak segala bentuk penyalahgunaan
wewenang dalam pemerintahan, melaksanakan transformasi administrasi
negara secara konsisten dan menyeluruh, serta memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat sebagai perwujudan demokrasi.

Selain itu, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan di pusat dan
daerah, mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik,
serta menjaga netralitas dan profesionalisme birokrasi. (*/KG/P-4)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/12/09/ArticleHtmls/Birokrasi-Indonesia-Bisa-Dibenahi-09122011004034.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar