Kamis, 08 Desember 2011

[Koran-Digital] BAWONO KUMORO: PAN, Koalisi, dan Parliamentary Threshold

PAN, Koalisi, dan Parliamentary Threshold PDF Print
Friday, 09 December 2011
Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar rapat kerja nasional
(rakernas) pada 9–11 Desember 2011 di Jakarta. Menjelang dihelatnya
momen penting ini, muncul seruan di lingkup internal partai untuk
melakukan reposisi keanggotaan PAN di dalam koalisi pendukung pemerintah.


Pangkalnya adalah kekecewaan terhadap dua anggota koalisi lainnya,
Partai Demokrat dan Partai Golkar, mengenai revisi Undang- Undang Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD. Kondisi
ini merujuk pada daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah yang
mengusulkan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/ PT)
sebesar 4% sesuai dengan keinginan Partai Demokrat.

Kemudian, jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil) sebanyak tiga hingga
enam, yang merupakan permintaan Partai Golkar. Sejauh ini memang dua
partai tersebutlah yang mendominasi perdebatan di dalam Sekretariat
Gabungan (Setgab) Koalisi sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam di
kalangan anggota Setgab lainnya yang menginginkan adanya kesetaraan.

Koalisi Ideal

Kombinasi presidensialisme dan multipartai di berbagai negara terbukti
sulit untuk mewujudkan demokrasi yang stabil. Di antara berbagai contoh
sistem presidensial yang stabil, hanya Cile yang memiliki sistem
multipartai.Pada titik inilah penyederhanaan jumlah partai politik
dengan sistem multipartai sederhana menemukan urgensinya.

Untuk memperkuat sistem presidensialisme yang dianut Indonesia,
dibutuhkan jumlah partai politik yang bisa bekerja secara efektif di
parlemen. Jumlah partai yang tidak terlalu banyak diharapkan dapat
meminimalkan fragmentasi di DPR sehingga mengurangi terjadinya gesekan
politik di legislatif yang cenderung menghambat kinerja pemerintah.

Salah satu problem mendasar yang menyebabkan rapuhnya koalisi adalah
agenda dan target tiap partai untuk meraih kesuksesan pada Pemilu
2014.Walhasil, insentif yang diberikan Presiden SBY kepada anggota
koalisi berupa kursi di kabinet pun tidak cukup kuat mengikat komitmen
untuk mendukung segala kebijakan yang dilakukan eksekutif. PAN sebagai
partai yang selama ini memiliki loyalitas kuat terhadap koalisi
semestinya bisa memainkan peran penting.

Meski hanya memiliki 46 kursi di DPR,PAN memiliki daya tawar yang kuat
di hadapan Partai Demokrat mengingat tidak adanya kekuatan
mayoritas.Apalagi dua partai anggota koalisi lainnya,yakni Partai Golkar
dan PKS, kerap mbalelo dan bermain di dua kaki.Daya tawar itulah yang
bisa dimainkan dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai angka PT.

Maka isu penting lain yang perlu menjadi pembahasan dalam rakernas
adalah merumuskan aturan main yang lebih implementatif serta pola
komunikasi politik di dalam tubuh Setgab Koalisi pemerintah guna
meminimalkan friksifriksi yang menguras energi. PAN perlu memperkeras
suara dan menegaskan perlunya etika dan kesadaran dalam berkoalisi agar
terwujud kedisiplinan dalam berkoalisi.

Sebab, dilema yang dihadapi dalam koalisi presidensial saat ini, dengan
PAN berada di dalamnya, dirasakan sangat mengganggu jalannya
pemerintahan serta menjadi tontonan dan pendidikan politik yang tidak
apik bagi masyarakat.

Target 2014

Wajar saja jika usulan PT sebesar 4% yang didorong oleh Partai Demokrat
menimbulkan kegelisahan bagi partai-partai kecil dan menengah, termasuk
PAN.Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam pernyataannya yang dikutip media
massa sebenarnya tidak mempermasalahkan besaran PT.

Cukup beralasan melihat perolehan suara PAN sebesar 6,01% pada Pemilu
2009 meskipun terjadi penurunan dibandingkan Pemilu 2004 sebesar 6,44%.
Agar dapat mempertahankan keberadaan PAN di parlemen pada periode
berikutnya, langkah-langkah taktis dan strategis dalam rangka
meningkatkan elektabilitas patut menjadi perhatian utama dalam rakernas.

Apalagi saat ini partai-partai politik (parpol) menghadapi tekanan
deparpolisasi. Ini terlihat dari sentimen negatif yang dimuat media
massa,kalangan LSM,maupun masyarakat umum. PAN perlu melakukan evaluasi
terhadap dukungan massa pemilihnya yang loyal sembari membangun
basis-basis baru. Penetapan calon presiden yang akan diusung dalam
Pilpres 2014 mendatang juga diharapkan dapat mendongkrak PT.

Karenanya suara-suara arus bawah agar rakernas mengusung Hatta Rajasa
sebagai calon presiden merupakan hal positif. Dengan memunculkan nama
Hatta lebih awal, hal itu akan membuat nama besan Presiden SBY tersebut
semakin melambung sekaligus mendongkrak perolehan suara PAN nantinya.
Yang tak kalah penting adalah melakukan penataan organisasi.

PAN ditantang untuk dapat membangun kelembagaan dengan paradigma baru
dan memiliki basis-basis sosial yang luas.PAN mesti dapat menunjukkan
dirinya bukanlah milik salah satu kelompok, melainkan bisa merangkul
semua bagian masyarakat.PAN sebagai partai yang dibentuk dengan semangat
reformasi memiliki tanggung jawab untuk memperkokoh demokrasi sebagai
salah satu amanat reformasi.● BAWONO KUMORO Peneliti Politik The Habibie
Center

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/450277/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar