Selasa, 20 Desember 2011

[Koran-Digital] Sisa Anggaran untuk Infrastruktur

Sisa Anggaran untuk Infrastruktur PDF Print
Wednesday, 21 December 2011
JAKARTA– Pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah pada tahun
depan. Demi membantu pembiayaan, dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
(Silpa) APBN 2011 akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo memperkirakan penyerapan
anggaran di seluruh kementerian/lembaga hingga akhir tahun ini mencapai 90%.

Dana itu masih ditambah dengan perolehan dari optimalisasi penggunaan
anggaran di kementerian/lembaga. "Jadi sebetulnya bukan silpa saja,yang
Presiden sampaikan juga menunjuk pada optimalisasi. Waktu menyusun
anggaran akan ada dana optimalisasi. Dana optimalisasi itu, seandainya
proyek-proyek itu siap, dioptimalkan ke infrastruktur," kata Agus seusai
menghadiri penyerahan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) 2012 di Istana Negara, Jakarta,kemarin.

Awal Desember lalu Kementerian Keuangan menyatakan potensi silpa tahun
ini mencapai Rp20-30 triliun jika realisasi defisit anggaran di kisaran
1,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Proyeksi defisit anggaran itu
kemungkinan lebih rendah daripada asumsi APBN-P 2011 sebesar 2,1% PDB.
Rendahnya defisit anggaran berdasarkan estimasi realisasi belanja negara
yang mencapai 95%. Silpa 2011 tersebut akan menambah akumulasi saldo
anggaran lebih (SAL) yang sampai saat ini berada di kisaran Rp97
triliun. Agus Martowardojo belum tahu proyek infrastruktur yang akan
dibiayai dari silpa tersebut. Penggunaan silpa itu akan dibahas bersama DPR.

"Nanti kalau ada dana lebih, akan kita bicarakan untuk digunakan pada
saat APBN-P," ujarnya. Saat menyerahkan secara simbolis DIPA Tahun
Anggaran 2012 di Istana Negara,kemarin, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) secara khusus menyoroti pembangunan infrastruktur di
Indonesia yang belum memuaskan. Presiden mengingatkan,pembangunan
infrastruktur seharusnya terus membaik seiring pertumbuhan ekonomi. Pada
kenyataannya infrastruktur masih menjadi tantangan berat Indonesia.

"Saat berkunjung ke daerah, semua gubernur paham infrastruktur masih
menjadi tantangan, semua berteriak infrastruktur." "Saya berpesan kepada
Menteri Keuangan, kalau ada sisa anggaran, jangan dibagibagi enggak
jelas.Arahkan untuk pembangunan infrastruktur," kata Presiden. Pengamat
ekonomi dari Universitas Atma Jaya,A Prasetyantoko, mendukung rencana
pemerintah yang akan menggunakan sisa anggaran untuk pembangunan
infrastruktur.

Dia yakin anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk
belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju
pertumbuhan ekonomi nasional. "Tapi memang itu tidak mudah.Undang-Undang
Lahan tidak menjamin proyek infrastruktur lancar pada tingkat
eksekusi,"ungkapnya. Di bagian lain,Presiden SBY menegaskan penyerapan
anggarantahundepanakandiawasi dengan ketat.Penyerapan tersebut bahkan
akan dievaluasi oleh tim khusus untuk kemudian dilaporkan kepada
Presiden tiga kali dalam setahun.

Evaluasi tersebut diharapkan bisa mempercepat proses realisasi
penyerapan anggaran, terutama belanja modal. Evaluasijugaakanmemastikan
penyerapan anggaran berjalan sesuai koridor dan mengurangi penyimpangan.
Untuk mendukung langkah tersebut, tim khusus yang terdiri atas Unit
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
(UKP4),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta
Kementerian Keuangan akan diterjunkan. Nantinya mereka akan memberikan
laporan evaluasi penyerapan anggaran di setiap kementerian/lembaga (K/L)
serta pemerintah daerah kepada Presiden tiap April, Agustus,dan November.

"Saya harap tidak ada kelalaian lagi. Laporkan penggunaan itu,buka saja
ke publik. Ini pertanggungjawaban kita," tutur Presiden. Presiden
menuturkan langkah evaluasi tiga kali dalam setahun tersebut diambil
karena dia merasa tidak puas dengan realisasi penyerapan anggaran pada
2011. Hingga 30 November realisasi penyerapan anggaran baru mencapai
71%.Penyerapan anggaran untuk belanja barang hanya 59%, sedangkan
belanja modal lebih rendah lagi yakni 46%. Rendahnya penyerapan anggaran
tersebut berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang kurang maksimal.

"Pada 2011 kita sebenarnya kehilangan peluang untuk ekonomi kita untuk
tumbuh lebih tinggi lagi. Ada opportunity loss. Mestinya lebih banyak
lagi hasil dan sasaran yang dapat kita capai. Kalau kita masih begini
berarti kita menyia-nyiakan momentum untuk ekonomi kita tumbuh lebih
pesat lagi di masa mendatang," ucapnya. Mengingat rendahnya anggaran
itulah Presiden mengajak pemangku kepentingan baik di pusat atau daerah
untuk menemukan sistem dan mekanisme yang tepat untuk mendukung
realisasi penggunaan anggaran, termasuk dengan memberikan reward dan
punishment.

Mekanisme tersebut juga diharapkan mampu menyentuh persoalan mendasar
seperti penyelesaian regulasi dan prosedur yang dianggap menghambat
pembangunan. "Kalau ada regulasi yang menghambat jangan dibiarkan. Mari
kita duduk bersama untuk ini, kasih waktu 3 bulan. Akhir Maret saya
tidak mau mendengar ada regulasi yang mengunci penggunaan anggaran,"
ungkapnya.

Kemarin Presiden SBY menyerahkan DIPA kepada kementerian dan
gubernur.Untuk tahun ini DIPA yang dialokasikan sebesar Rp1.435,4
triliun atau 17,7% dari PDB. Angka tersebut naik sebesar Rp114,6 triliun
atau 8,7% dibanding tahun lalu.Pengguna anggaran dengan penyerapan pagu
belanja modal tertinggi pada Tahun Anggaran 2011 juga mendapatkan
reward. Agus Martowardojo mengemukakan, sejak tahun lalu sebenarnya
pemerintah telah menjalankan sistem reward dan punishment dalam
realisasi penyerapan anggaran.

Jika sebuah kementerian/lembaga tidak bisa menyerap anggaran sesuai yang
diminta dan tidak bisa menjelaskan alasan yang tepat,
kementerian/lembaga tersebut akan dikenai sanksi. Pengamat ekonomi
Econit, Hendri Saparini, menilai penyerahan DIPA yang dipercepat tidak
serta-merta menjamin eksekusi belanja pemerintah maksimal. Persoalan
rendahnya kinerja penyerapan anggaran setiap tahunnya tidak bisa
diselesaikan hanya dengan pemberian DIPA lebih awal.

Persoalan utama yang menyebabkan kinerja penyerapan belanja pemerintah
rendah adalah perencanaan anggaran dan kesiapan proyek atau program
untuk dijalankan." Perencanaan belum terintegrasi, sementara
proyekproyek masih banyak yang belum siap untuk dieksekusi. Inilah yang
perlu dan mendesak dibenahi,"ucap Hendri.

Hendri berpandangan, peran APBN tahun depan semakin penting sebagai
stimulus penggerak laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah
ketidakpastian ekonomi dunia. Pemerintah harus mendorong belanja modal
agar menjadi stimulus yang besar bagi ekonomi nasional. ●
maesaroh/wisnoe moerti

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/453605/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar