[Koran-Digital] Pembantaian di Mesuji Sporadis dan Sistematis

Komnas HAM menyebut ada tiga perusahaan perkebunan terlibat dalam pembunuhan warga.

KO M I S I N a s i o n a l Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) m e n g u n g k a p k a n pembantaian warga di Mesuji di Lampung dan Sumatra Selatan terjadi secara sporadis dan sistematis sejak 2010.

“Setiap perusahaan punya konfl ik masing-masing dengan warga, kejadiannya berbeda-beda,” ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim di kantornya, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan pembunuhan keji terhadap petani itu aki bat sengketa tanah yang melibatkan tiga perusahaan, yakni PT Silva Inhutani, PT Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI), dan PT Sumber Wangi Alam (PT SWA).

“Yang paling banyak konfl ik dengan warga PT Silva. Konfl ik terjadi di beberapa lo kasi, tetapi berdekatan,” papar nya.

Menurutnya, PT Silva mengusir ribuan warga dari perkampungan mereka di lima desa di Mesuji. Hal itu terjadi sejak hak guna usaha (HGU) perusahaan itu bertambah dari 35 ri bu hektare (ha) menjadi 45 ri bu ha, beberapa tahun lalu. Awalnya, HGU yang mereka beli dari Perhutani sekitar 35 ribu ha.

“Perusahaan mungkin tidak tahu ada perkampungan warga di situ. Akhirnya peru

sahaan membentuk tim terpadu yang terdiri dari pamswakarsa, aparat Brimob, dan TNI untuk mengusir warga. Pamswakarsa berada di depan dibantu aparat,” katanya.

Sejauh ini Komnas HAM belum bisa memastikan jumlah korban dari aksi pelanggaran HAM berat itu. “Kami belum bisa merinci secara pasti data jumlah korbannya,” ujarnya.

Menurut warga di Mesuji dalam pengaduannya ke Komisi III DPR (14/12), korban tewas mencapai 30 orang dan ratusan lainnya luka-luka (Media Indo

nesia, 15/12).

Mengenai dugaan keterlibatan aparat, Ifdhal belum berani memastikannya. “Indikasi ke arah itu ada. Namun, hal ini perlu investigasi,” tandasnya.

Kolaborasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan pembantaian di Mesuji merupakan kolaborasi antara aparat keamanan dan pebisnis.

“Yang harus diusut itu pamswakarsa. Kenapa polisi di sana membolehkan pamswakarsa

memegang senjata,“ ujar Koordinator Kontras Haris Azhar.

Pada bagian lain, Indonesian Police Watch (IPW) menyimpulkan kasus tersebut tidak mendapat perhatian serius dari polisi.
“Kapolda Lampung yang saat itu menjabat ha rus dimintai pertanggungjawabannya. Ada semacam pembiaran terhadap pembantaian,“ kata Presidium IPW Neta S Pane.

Dalam menindaklanjuti kasus itu, Mabes Polri telah membentuk tim dengan anggota dari Bareskrim dan inspektorat pengawasan umum. “Apakah ada hambatan atau penyimpangan dalam penanganan kasus di Mesuji,“ kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar.

Sementara itu, Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), salah satu wilayah terjadinya pembantaian, saat ini kondisinya normal. (*/NY/ Bhm/NV/X-5) mirza@mediaindonesia.com WAKIL Ketua DPR Pramono Anung langsung meradang seusai menyaksikan penayangan rekaman video pembantaian terhadap 30 warga Mesuji, Lampung, oleh sekelompok orang yang menggunakan seragam aparat. Pimpinan DPR pun menugaskan Komisi III DPR untuk mengumpulkan fakta di lapangan.

“Kalau dilihat dari video, itu sangat biadab. Praktik-praktik yang terjadi di era demokratisasi saat ini, hak asasi manusia harusnya kita junjung tinggi,”

ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ia juga melihat adanya upaya pihak tertentu untuk menutupnutupi peristiwa itu sehingga tidak diketahui pusat. Dugaannya merujuk pada penjelasan Kapolri yang tak mampu menjawab secara detail peristiwa itu.

“Kalau dilihat, peristiwanya terjadi pada 2010-2011. Itu menguatkan ada hal yang mungkin tertutupi atau sengaja ditutupi. Dengan demikian, dewan berkewajiban untuk membuka,

mencari kebenaran dari semua yang berkaitan,” tuturnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan komisinya telah membentuk sebuah tim investigasi dan berangkat ke Mesuji hari ini (Jumat, 16/12) atau paling lambat besok (Sabtu, 17/12) untuk mengumpulkan fakta-fakta.

“Dari Fraksi Partai Golkar, anggota timnya Ade Supriyatna atau Nudirman Munir.” Tim itu, sambungnya, ditugaskan untuk menggali fakta dari Kapolda Lampung, serta memanggil kapolres dan kapol

sek setempat. “Tim juga akan mengunjungi dan melihat langsung lokasi tempat kejadian, sesuai dengan yang ada dalam video yang diputar di Komisi III. Fakta-fakta juga akan digali dari keluarga-keluarga korban,” jelasnya.

Diharapkan, dalam waktu dekat sebelum masa reses DPR, segera temukan titik terang dari kasus pembantaian itu, ter utama siapa pelaku yang melakukan tindak keji tersebut.

“Apalagi ada rumor perusahaan kelapa sawit dari Malaysia di Lampung itu yang dibe kingi oleh orang-orang berkuasa

di Jakarta. Soal itu, kita akan panggil dirut perusahaannya dan menanyakan siapa investor asingnya,” ujarnya.

Ia pun tak segan menyebut pembantaian di Mesuji itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Dari tayangan video, sulit sekali untuk memungkiri adanya aksi keji terhadap para warga. Kini, tugas utama ialah mencari pelaku sebenarnya.

“Polisi boleh bilang itu bukan aparat. Tapi kalau kita lihat sama-sama, pelaku memakai seragam aparat dan senjata organik. Nah, ini yang perlu

diselidiki Polri dan TNI. Karena melibatkan dua kesatuan itu,“ tegasnya.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyebutkan Presiden sudah memerintahkan Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk membentuk tim khusus guna mengusut kasus itu.

“Presiden menginstruksikan agar semua pihak yang terbukti bersalah harus ditindak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.“ (*/*/P-2)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/12/16/ArticleHtmls/Pembantaian-di-Mesuji-Sporadis-dan-Sistematis-16122011001035.shtml?Mode=1