[Koran-Digital] Menteri Keuangan Kritik Enam Kementerian

Penyerapan belanja modal baru 63 persen.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengkritik enam kementerian dan lembaga teknis yang belum selesai menyusun daftar untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun depan. “Ada anggaran yang diberi tanda bintang karena belum dipersiapkan dengan baik,“katanya di kantor Kementerian Keuangan kemarin.

Terlambatnya penyusunan anggaran akan mempengaruhi penyerapan belanja tahun depan.Karena itu,Agus berharap daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) diserahkan secepatnya.“Jangan sampai, sudah menerima DIPA, eksekusinya masih lambat,“katanya.

Bekas Direktur Utama Bank Mandiri ini mengingatkan pejabat di kementerian dan lembaga teknis lainnya agar menggenjot belanja modal pada APBN tahun depan.
Hingga 7 Desember lalu, belanja modal yang terserap hanya 63 persen dari alokasi Rp 140 triliun. Sedangkan penyerapan belanja pegawai dan subsidi mencapai 86 persen dan 84 persen.

Penyebabnya, menurut Agus, satuan kerja di kementerian dan lembaga teknis tidak memahami pentingnya belanja modal. Untuk mendongkrak pengeluaran, ia mendesak agar tender digelar sejak awal tahun.“Kita bukan pedagang di pasar yang harus mencari uang dulu untuk belanja,“ujarnya.

Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung mengatakan pemerintah seharusnya mengoptimalkan penyerapan anggaran.

Chairul mengkritik akalakalan yang dilakukan kementerian dan lembaga teknis untuk menggenjot penyerapan anggaran pada akhir tahun.“Tahulah, kalau bulan Desember, banyak seminar dan perjalanan ke luar negeri,“katanya sambil bergurau.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengakui rendahnya penyerapan anggaran kurang berperan mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun ini. Sebabnya, hampir 90 persen APBN dicairkan pada akhir tahun.“Presiden sudah menginstruksikan, setelah DIPA diserahkan pada 20 Desember, tender langsung diadakan,“ katanya kemarin.

Hatta mengatakan ada tiga hal yang menyebabkan penyerapan APBN rendah. Pertama, desain proyek yang sering berubah karena adanya permintaan sponsor. Kedua, proses tender yang begitu panjang dan rantai birokrasi yang rumit.

Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, keterlambatan enam kementerian menyerahkan daftar belanja karena DIPA baru dibuat pada Oktober lalu. Ia menegaskan, selain DIPA, hal penting lainnya adalah kesiapan kementerian dan lembaga negara membelanjakan anggaran. “Jangan sampai sudah diputuskan ternyata masih ada perubahan,“ katanya semalam.

DEWI RINA | AKBAR TRI KURNIAWAN | ALWAN RIDHA | RAFIKA | ANGGRITA DESYANI

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/12/20/ArticleHtmls/Menteri-Keuangan-Kritik-Enam-Kementerian-20122011006004.shtml?Mode=1