Wednesday, 21 December 2011
JAKARTA– Kondisi politik pada 2012 diprediksi semakin memanas. Konflik
politik dan hukum masih akan terjadi di berbagai lokasi.
Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi
mengatakan, tahun depan hampir tidak ada celah bagi terciptanya situasi
politik yang kondusif. Imbas politiksanderayangditerapkan Presiden SBY
sejak 2009 diprediksi akan terus mewarnai perpolitikan dan dunia hukum
di Tanah Air hingga 2014.
"Imbas politik hukum 2009 hingga 2014. Tetap akan ada tarik-menarik
kepentingan elite, dan dari tahun ke tahun akan terus meningkat karena
dibumbui pertarungan kepentingan politik,"kata Burhanuddin saat diskusi
"Meneropong Kondisi Politik Hukum 2012" di Kantor Indonesia Political
Institute (IPI), Jakarta, kemarin. Pembicara lain dalam diskusi ini
adalah Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Wahyuni Refi dan
Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Azis
Syamsuddin.
Menurut Burhanuddin, ada beberapa faktor yang membuat kondisi politik
hukum bakal semakin tegang. Pertama, kegagalan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dalam mendisiplinkan koalisi pendukung pemerintah.
Karakternya yang tidak tegas menyebabkan semua partai koalisi bermanuver
sesuai kepentingan politiknya. "Pak SBY memang punya kekuatan enam
parpol di koalisi. Tetapi secara riil hanya Partai Demokrat, PKB, PPP,
dan PAN. Dua anggota koalisi lain yakni Partai Golkar dan PKS tetap
tidak bisa dikendalikan," ungkapnya. Kedua,dari sisi hukum,Presiden SBY
tidak memosisikan diri sebagai panglima untuk pemberantasan korupsi.
Dinamika hukum yang terkesan saling sandera tetap dibiarkan, bahkan SBY
terkesan lari dari tanggung jawabnya sebagai kepala negara. "Kita bisa
melihat secara nyata bahwa Pak SBY tersandera kasus Bank Century, lalu
Golkar dengan kasus Lapindo, PDIP dengan kasus BLBI,serta PAN dengan
kasus hibah kereta dan mafia anggaran Wa Ode Nurhayati.Semua partai
punya kelemahan, tapi juga memegang kartu truf,"ungkapnya. Kondisi itu,
lanjut dia,akan semakin dipanaskan perebutan kepentingan dalam segala
kebijakan dan pemilihan pospos strategis yang hampir semuanya melibatkan
elite parpol.
Sekarang ini semua posisi ditentukan oleh kekuatan politik sehingga
sangat sulit untuk mengharapkan penegakan hukum secara tuntas. Dalam
situasi seperti ini, yang masih bisa diharapkan adalah dorongan dari
civil society. Hal itu penting untuk menjaga kualitas keputusankeputusan
politik yang semuanya melibatkan parpol. Sementara itu, Wasekjen DPP PAN
Wahyuni Refi mengatakan, memang susah untuk mencari alasan bahwa ke
depan politik hukum akan kondusif. Tetapi kalau dicermati, politik dan
hukum seharusnya menjadi hal yang terpisah.
"Tetapi kenyataannya memang sekarang ini bias karena sering ada
keterkaitan antara politik dan hukum.Sering juga ada intervensi.
Akhirnya hukum tidak untuk mendatangkan keadilan,"ungkapnya. Menurut
dia, munculnya kegaduhan politik dan hukum bisa disimpulkan karena tidak
ada supremasi hukum.Kenapa supremasi hukum susah ditegakkan? "Karena ada
keterlibatan elite politik. Jadi benar bahwa yang terjadi saling
menyandera," ungkap Wahyuni.
Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin mengatakan, kondisi hukum ke
depan bisa dikaitkan dengan siapa yang ada di pos hukum.Dalam hal ini,
siapa yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), siapa yang menjadi
Kapolri dan Jaksa Agung, serta siapa yang memimpin Mahkamah Agung
menjadi sangat menentukan. Namun, itu pun masih bergantung political
willPresiden. Mengacu pada kasus-kasus besar itu, kata Azis, sangat
mungkin yang akan menjadi tersangka bertambah banyak jika hukum
benar-benar ditegakkan.
Dengan begitu, kegaduhan politik dan hukum juga dipastikan akan semakin
memanas." Itu kasus kan sudah ke mana-mana. Lalu bagaimana ke depan?
Semua bergantung aparat hukum,"ungkapnya. Di tempat terpisah, Direktur
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis menyatakan, sepanjang 2011
ini negara justru seringkali memberi contoh pembangkangan terhadap
putusan pengadilan. Laporan Hukum dan HAM 2011 LBH Jakarta mencatat
setidaknya tiga kasus yang menunjukkan ada pembangkangan negara terhadap
putusan- putusan hukum.
"Sepanjang tahun ini ada state disobedience, yaitu kasus GKI Yasmin,
susu berbakteri, dan putusan tentang ujian nasional,"ujarnya.
Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan,pelanggaran HAM sering
terlihat untuk melindungi kepentingan bisnis seperti kasus sengketa
lahan di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/453528/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar