Selasa, 20 Desember 2011

[Koran-Digital] Kebijakan Lebih Banyak untuk Asing

BI meminta Komite Ekonomi Nasional untuk tidak mengalihkan isu rendahnya penyerapan anggaran yang disebabkan kelemahan kementerian/lembaga terkait.

SEBAGIAN besar kebijakan ekonomi nasional ternyata untuk melayani pihak asing. Rakyat Indonesia hanya menikmati sebagian kecil kue ekonomi dan tidak mampu meningkatkan kualitas di bursa tenaga kerja.

Direktur Eksekutif Econit Advisory Group Hendri Saparini menyatakan hal tersebut, di Jakarta, kemarin.

Seiring dengan naiknya peringkat utang jangka panjang Indonesia ke kategori investment grade, Indonesia bakal menjadi surga bagi investor asing. Sayangnya, berbagai kebijakan ekonomi yang ada kurang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan ekonomi nasional kita hanya untuk layani orang lain. Pemerintah kita menikmati mimpi orang lain tentang Indonesia dan tidak pernah menikmati mimpi untuk dirinya sendiri,” ujar Hendri.

Ia menilai cara pandang pemerintah menggunakan kacamata kuda dalam membangun ekonomi nasional. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi manusianya tidak terbangun.

Indeks pembangunan manusia Indonesia berada di rangking 124 dunia. Adapun negara-nega ra lain di kawasan Asia terus mening katkan kualitas sumber daya manusia mereka.

Ia menambahkan, meskipun ekonomi tumbuh, pemberdayaan industri dalam negeri belum mak simal. Hal itu terbukti dengan porsi bahan mentah yang

masih mencapai 50% total ekspor nasional. Dengan begitu, hasil produk akhir yang nilainya paling besar justru dinikmati pihak asing.

“Jadi, di mana kita akan memosisikan diri? Akan merebut peran sebagai produsen value added

paling tinggi atau tetap menjadi pengekspor bahan mentah?” ujar Hendri.

Penjualan bahan mentah yang berorientasi ekspor turut membuat industri pengolahan lambat tumbuh. Padahal, industri tersebut merupakan tumpuan penye

rapan tenaga kerja nasional.

Namun, di tengah pertumbuhan manufaktur yang lambat saat ini, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menetapkan target ambisius dalam penciptaan lapangan kerja.

Sebanyak 3,9 juta lapangan

ker ja baru dijanjikan akan tercipta tahun depan. Lapangan kerja ter sebut dapat menyerap 2,9 juta ang katan kerja baru sekaligus mengurangi 1 juta pengangguran yang ada.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengang

guran terbuka pada Agustus 2011 mencapai 7,7 juta orang.
Bantah hambat Pada kesempatan terpisah, Bank Indonesia (BI) membantah tudingan Komite Ekonomi Nasional (KEN) bahwa BI turut berkontribusi pada lambatnya penyerapan anggaran pemerintah dengan memberikan insentif bunga. Akibatnya, menurut KEN, pertumbuhan ekonomi terhambat.

Kepala Biro Humas Difi A Johansyah menyatakan serapan anggaran yang lambat justru memberatkan BI karena ekses likuiditas pada akhir tahun mengganggu kestabilan kondisi makro ekonomi.

“KEN harusnya juga mengerti asal-usul pemberian bunga oleh BI ke pemerintah karena insentif bunga itu yang minta pemerintah sebagai kompensasi dana pemerintah di BI. BI sendiri tidak menginginkan adanya insentif bunga karena BI menganggap itu bagian dari penyerapan likuiditas sebagai operasi moneter,“ papar Difi.

Ia meminta KEN untuk tidak mengalihkan isu rendahnya penyerapan anggaran yang disebabkan kelemahan kementerian/ lembaga terkait. Seharusnya KEN fokus pada masalah itu.

Sebelumnya, Gubernur BI Darmin Nasution mengkritik penyerapan anggaran pemerintah yang selalu macet lalu mendadak banyak di akhir tahun. Menurutnya, hal itu mendorong naiknya inflasi di kuartal IV. (ML/ GA/E-1)
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/12/21/ArticleHtmls/Kebijakan-Lebih-Banyak-untuk-Asing-21122011017014.shtml?Mode=1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar