Lomba Jurnalistik 2012, MJEDUCATION Writing Contest (Lomba Penulisan Artikel Liputan Sekolah) 2012Sabtu, 24 Desember 2011 | 04:42 WIB
Sungguh banyak alasan pembenar untuk menggarong duit negara. Ada politikus yang berdalih bahwa ia mesti mengembalikan modal yang mereka habiskan untuk kampanye. Tak sedikit pula yang beralasan harus menyumbang ke partai politik. Ada juga dalih untuk kepentingan agama, seperti yang digunakan oleh Sofyan Usman, seorang politikus Partai Persatuan Pembangunan.
Alasan yang mencengangkan itu masuk dalam pleidoi Sofyan yang disampaikan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, belum lama ini. Terdakwa merasa tak bersalah karena duit suap dari Otorita Batam sebesar Rp 1 miliar tidak dipakai untuk kepentingan pribadi atau memperkaya orang lain. Duit itu disumbangkan untuk pembangunan rumah Tuhan. "Apakah saya, yang seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan berniat membantu pembangunan masjid, pantas dipenjara?"
Betapa kacau jalan pikiran sang terdakwa. Politikus ini mencampuradukkan urusan merampok uang rakyat dengan menyumbang masjid. Duit yang diterima Sofyan masuk kategori suap lantaran diduga berkaitan dengan penyusunan anggaran Otorita Batam Rp 85 miliar dalam APBN Perubahan 2009. Andaikata tak ada biaya-biaya siluman seperti ini, tentu anggaran Batam tak tergerus dan rakyat akan lebih diuntungkan.
Sofyan, yang juga terpidana kasus cek suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, semestinya berpikir lebih jernih. Ia tak perlu menyumbang ke masjid bila memang tidak memiliki uang yang diperoleh secara halal. Dalil bahwa Sofyan tak menikmati secara langsung uang itu tidaklah menghapus tindakan yang jelas berkategori menerima suap. Soalnya, ia tak mungkin memperoleh duit tersebut jika bukan anggota DPR.
Tujuan mulia—menyumbang untuk pembangunan masjid—juga tidak bisa membuat uang korupsi yang haram menjadi halal. Tindakan ini malah menodai nilai-nilai agama. Bagaimana mungkin Tuhan menerima sedekah yang didapat dengan melanggar aturan? Ibadah bukanlah alat untuk mencuci uang.
Begitu pula dalih lain, seperti terpaksa korupsi lantaran memerlukan banyak duit untuk menyantuni konstituen dan menyumbang partai. Alasan ini terlihat masuk akal, tetapi tidak bisa diterima. Kalau betul partai politik atau rakyat di daerah memerlukan dana atau program pembangunan, bukankah seorang politikus bisa mengupayakannya secara legal? Justru inilah tantangan mereka sebagai anggota DPR.
Tingginya biaya politik merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh kalangan politikus itu sendiri. Soalnya, mereka memiliki kekuasaan membuat aturan permainan, mulai undang-undang pemilu sampai undang-undang partai politik. Jangan bebankan lagi urusan ini kepada rakyat dengan merampok anggaran yang semestinya diberikan secara penuh untuk mereka.
Semakin kentara, semua dalih itu sebetulnya hanyalah alasan pembenar bagi tindakan jahat para politikus. Mereka mau enak sendiri. Hidup para politikus telah dibiayai oleh negara, tapi mereka masih menyalahgunakan wewenang untuk menguras uang rakyat. Bahkan, untuk menyumbang masjid pun, di antara mereka ada yang memakai duit tak halal.
http://www.tempo.co/read/opiniKT/2011/12/25/1725/Upaya-Menghalalkan-Korupsi
TEMPO.CO, London - Warga Inggris akan bisa mengakses catatan dan rekam
medis mereka secara online mulai 2015. Selain itu, mereka juga bisa
memesan obat-obatan secara lebih mudah dan memperoleh resep secara online.
Konsultan pemerintah di bidang kesehatan, NHS Future Forum-lah yang
memasukan usulan ini ke dalam skema anggaran untuk tahun 2015. Mereka
mulai menyusun secara teknis rencana tersebut, Januari tahun depan.
"Pasien harus mengetahui kondisi fisiknya secara baik," ujar Profesor
Steve Field, Ketua NHS Future Forum, yang merencanakan mekanisme program
kesehatan online, Senin, 26 Desember 2011.
Program ini merupakan salah satu bagian dari reformasi kesehatan yang
sedang digalakkan pemerintah Inggris. Menanggapi rencana ini, kelompok
pasien di Inggris pun meminta, agar catatan dan rekam medis mereka
dirahasiakan. Mereka juga meminta, dalam sistem online pemerintah bisa
menyediakan tes kesehatan gratis, dan memungkinkan pasien untuk memesan
resep ulangan.
"Dalam proses percobaan selama empat hari, kami saling bertukar rekam
medis, dan selama konsultasi berlangsung, para dokter mengizinkan
pasiennya untuk mengakses secara bebas rekam medis mereka," ujar Prof
Field selama masa percobaan.
Sayangnya rencana ini belum bisa diterapkan di negara bagian lainnya
sepeti Scotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Meski begitu, Departemen
Kesehatan Inggris menyatakan, sangat mendukung penuh program akses
online catatan dan rekam medis tersebut.
"Kami ingin pasien benar-benar mengambil keputusan sendiri terhadap
tindakan medis atas tubuh mereka, bukan karena saran atau keputusan
orang lain," ujar Menteri Kesehatan, Andrew Lansley, kepada BBC.
Meski dapat mengakses sendiri dan dapat mengambil keputusan sendiri atas
kondisi fisiknya, pasien tetap berada di bawah pengawasan dokter yang
menangani penyakit mereka. Pasien juga diizinkan untuk melakukan tes
tandingan, guna memperoleh pendapat berbeda soal penyakit mereka. CHETA
NILAWATY | BBC
http://www.tempo.co/read/news/2011/12/26/060373741/Akses-Online-Terbuka-Rekam-Medis
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM--Israel memang tak berniat damai dengan
Palestina. Ini tampak dari pernyataan Menlu Israel Avigdor Lieberman
saat mengomentari prospek perdamaian dengan Palestina.
Lieberman menjawab, ia tak percaya akan ada perjanjian perdamaian kedua
negara dalam 10 tahun ke depan. Ia menyalahkan Otoritas Palestina yang
menurut dia, tak mau berunding dengan maksud damai.
Karena itu, Lieberman mengatakan, Israel-lah yang harus menjadi motor
penyelesaian konflik. "Dalam satu dekade lagi, tetap ada situasi seperti
ini dan kami harus tahu bagaimana caranya mengatasi situasi tersebut,"
kata Lieberman.
Ia menegaskan, "Tidak bakal ada konsensus teritorial yang bisa
memecahkan masalah kami: pengungsi, keamanan, dan Jerusalem."
Menurut Lieberman, satu-satunya perubahan yang bisa terjadi bila kedua
pihak menerima perjanjian batas sebelum perang 1967. Itupun dengan
ancaman serangan roket dari Palestina ke permukiman Israel.
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Senin, 26 Desember 2011 | 12:52:00
Jakarta - Kapolri Jenderal Timur Pradopo layak dicopot dari jabatannya
karena berbagai kasus yang terjadi sejak ia memimpin Polri.
"Presiden SBY layak mempertimbangkan untuk dilakukan penyegaran di
internal Polri, termasuk mencopot Kapolri, Timur Pradopo," kata anggota
Komisi III DPR RI, Yahdil Harahap kepada gresnews.com, Jakarta, Senin
(26/12).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional itu, sejak menjabat sebagai
orang nomor satu di jajaran Polri, banyak masalah yang timbul dan tidak
diselesaikan dengan baik.
"Misalnya hubungan Timur dengan mantan Bendum Partai Demokrat, menerima
uang dari PT Freeport Indonesia senilai 14 juta dolar AS, kasus Mesuji
dan terakhir penembakan warga oleh Polisi di Pelabuhan Sape, Bima, NTB,"
kata Yahdil.
Ia menambahkan, Komisi III DPR RI akan membentuk Tim khusus yang akan
melakukan investigasi terhadap aksi brutal Polri di Bima.
"Kita bisa lihat bagaimana brutalisme yang dipertunjukan oleh Polri
dengan menembaki warga Sape. Kita akan membentuk tim khusus," kata Yahdil.
Tim khusus
Selain itu, pembentukan tim khusus sebagaimana yang terjadi di Mesuji,
juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Polri yang sudah tak lagi
bekerja sesuai aturan dan fungsinya.
"Rumuskan kembali aturan internal Polri dalam melaksanakan tugas.
Doktrinisasi internal Polri ditegaskan kembali sehingga dalam melakukan
pengamanan bisa bersikap netral, bernegoisiasi. Itu yang hilang dari
Polri," ungkap Yahdil.
Polri, kata dia, tak bisa melindungi anggotanya yang bersalah dalam
kasus Bima tersebut.
"Kapolri gak boleh bela anggotanya yang salah dan harus objektif, bila
salah harus berikan sanksi dan membawa oknum polri ke pengadilan," kata dia.
http://www.gresnews.com/berita/hukum/12522612-copot-timur-pradopo-polri-dibelit-banyak-kasus
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
