Tuesday, 20 December 2011
JAKARTA – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dugaan pelanggaran HAM di
Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan akan meminta ahli telematika untuk
mengecek kebenaran video kekerasan yang diputar di Komisi III DPR.
Bila benar video kekerasan itu tidak terjadi di Indonesia, motif si
penyebar video perlu dipertanyakan. "Kami akan minta ahli telematika
untuk mengkaji itu (video). Kami belum menyimpulkan apakah video itu di
Thailand atau di Lampung.Memang ada pelanggaran di Lampung.Tentu juga
harus dicari apa alasan orang yang menggabung video itu," kata Ketua
TGPF Denny Indrayana seusai rapat membahas kekerasan terhadap warga
Mesuji di Jakarta kemarin. Denny mengatakan, pihaknya akan memverifikasi
semua informasi, data, keterangan, termasuk video kekerasan di Mesuji.
Beredar kabar bahwa video yang diputar di Komisi III DPR pekan lalu
tidak terjadi di Indonesia. Informasi yang berkembang menyatakan video
tersebut merupakan pembantaian di Thailand.Itulah sebabnya, TGPF akan
meminta ahli telematika guna mengecek kebenaran video tersebut agar
tidak simpang siur. Permintaan ahli telematika itu sesuai tahapan kerja
TGPF. Pertama, mengumpulkan semua data, informasi, dan keterangan dari
beberapa lembaga/ institusi. Kedua, mengklarifikasi dan memverifikasi
informasi. Ketiga, menyusun laporan akhir TGPF. Kendati demikian, mereka
belum menyimpulkan peristiwa kekerasan yang terjadi di Lampung dan Sumsel.
Dalam rapat yang dihadiri beberapa perwakilan dari Lampung itu diusulkan
agar kerja tim tidak hanya terkait kasus, tapi juga perlu perumusan
suatu kebijakan ihwal pengelolaan sumber daya alam seperti pengelolaan
sawit,hutan,dan tambang. Sementara itu, Dedy Mawardi yang mewakili
sejumlah lembaga yang mengadvokasi sengketa lahan di Mesuji,Lampung,
membantah jumlah korban yang dibunuh di Mesuji sebanyak 30 orang.
"Kami katakan bahwa selama kami mendampingi di sana sejak 1996 memang
ada pelanggaran HAM.Namun, tidak ada orang yang dibunuh sampai 30.
Halhal yang seperti itu yang kami klarifikasi supaya tim gabungan ini
juga bisa mengambil kesimpulan dan bisa menyelesaikan persoalan di
Mesuji secara komprehensif," ungkap dia. Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat
Megou Pak, Kabupaten Tulangbawang,Lampung, Bob Hasan, mengaku video yang
mereka putar di DPR merupakan penggabungan aksi kekerasan di Kabupaten
Mesuji, Lampung.Video tersebut pertama kali ditayangkan di Youtube.
Kemudian,Bob mengecek kebenaran video itu dengan turun ke lapangan.
"Ternyata kekerasan dalam video itu di Desa Sei Sodong, Sumsel. Lalu,
kami gabungkan dengan kekerasan di Lampung,"ujar Bob. Sementara itu,
Ketua Departemen Politik DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) TB Hasanuddin menyarankan pemerintah agar tidak mengaburkan
persoalan HAM di Mesuji. Pemerintah jangan terkesan mengedepankan
perdebatan tentang kebenaran video kekerasan dalam sengketa lahan di Mesuji.
"Persoalan yang paling esensial dalam kasus tersebut terkait perebutan
lahan antara pengusaha dan rakyat yang kerapkali menimbulkan pelanggaran
HAM berat,"kata TB Hasanuddin kepada SINDO kemarin. ● hendry sihaloho/
rahmat sahid
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/453236/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar